 |
| Suti tak kuasa menahan sedih dan kecewa lantaran selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah |
Muara Enim, LapartaNews - Sungguh ironis, disaat negeri ini dilanda wabah corona atau covid-19 banyak masyarakat yang merasakan dampaknya. Tidak hanya mengancam keselamatan jiwa akibat keganasan virus tersebut dampak yang sangat dirasakan adalah menurunnya taraf ekonomi masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Pasalnya pemerintah mengarahkan masyarakat untuk mengurangi aktifitas di luar rumah, dengan tujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah corona. Akibatnya banyak warga yang tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Hal inilah yang dirasakan oleh sejumlah warga kurang mampu di wilayah Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Potret kemiskinan di wilayah itu menghiasi aksi protes pendataan warga kurang mampu yang akan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dianggarkan dari Dana Desa.
Mereka sengaja mendatangi Kantor Desa Lembak untuk mengajukan diri sebagai warga penerima manfaat BLT. Hanya saja kedatangan mereka tidak direspon oleh perangkat dan Kepala Desa tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh Suti (33) warga Jalan Pemugaran, Dusun II, Desa Lembak, Kabupaten Muara Enim. Ia sengaja datang untuk meminta kepada Kades Lembak sebagai penerima manfaat BLT DD yang terdampak covid-19.
Namun upayanya tidak membuahkan hasil, lantaran Kepala Desa dan perangkat desa sedang rapat bersama sejumlah RT, Kadus, dan tokoh masyarakat untuk memferivikasi data warga yang akan diberikan BLT DD. Harapannya pun pupus, ia pun tak kuasa menahan sedih dan menangis lantaran kecewa.
"Kami sengajo datang kareno kami meraso butuh dengan bantuan itu. Selamo ini dak pernah samo sekali dapat bantuan dari pemerintah desa. Apolagi bantuan sembako untuk corona," ujarnya seraya sesegukan menahan tangis saat dibincangi awak media, Rabu (06/05/2020).
Ia mengaku, bantuan yang selama ini diberikan pemerintah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH) dinilai tidak tepat sasaran. Sebab banyak diantara warga yang ekonominya mapan masih menerima bantuan tersebut.
"Makonyo kami kesini datang, siapo tau biso masuk dalam pendataan BLT Dana Desa kali ini," harapannya.
Hal senada juga disampaikan oleh Juti (53), warga yang sama. Ia mengaku juga tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Padahal jauh sebelum wabah corona melanda keadaan ekonomi keluarganya terbilang kurang mampu.
"Apolagi saat corona cak ini pak, untuk makan sehari-sehari rasonyo sulit. Makonyo kami berharap nian dengan bantuan dari pemerintah. Kami cuma jadi penonton be disaat warga lain dapat bantuan. Sedih nian rasonyo, kami dak tau nak mengadu kemano lagi," keluhnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lembak, Jumadi saat dikonfirmasi terkait pendataan warga sebagai penerima manfaat BLT DD mengaku telah mengantongi data-data warga yang akan diberikan bantuan. Pendataan tersebut dilakukan dengan mengerahkan RT, Kadus, tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk memverifikasi data.
Dari 167 kepala keluarga (KK) yang diajukan sebagai penerima manfaat ditetapkan hanya 100 KK yang berhak menerima bantuan tersebut. Bantuan akan diberikan secara langsung berupa uang senilai Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan dari April, Mei dan Juni.
"Karena anggaran terbatas maka hanya ada 100 KK yang mendapatkan bantuan ini. Kita tidak bisa berbuat banyak, kalau anggaran memadai tentunya kita akan masukan lebih banyak lagi data warga kurang mampu yang akan menerima bantuan ini," ujarnya kepada awak media.
Lebih lanjut Jumadi menuturkan, verifikasi data yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah telah disepakati secara bersama. Sebab peserta rapat lebih mengetahui keadaan dan kondisi warga yang benar-benar layak menerima bantuan ini.
"Mudah-mudahan data ini efektif. Karena warga yang menerima adalah mereka yang benar-benar dirasa layak mendapatkannya," tandasnya. (LN 01)
0 Komentar