Muara Enim,LapartaNews - Sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan dengan nomor:128/KPTS/I/2021. H Nasrun Umar (HNU_red) ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kabupaten Muara Enim. Plh Bupati Muara Enim HNU menunjukkan manuver kinerja positif dengan menggelar acara tatap muka secara langsung bersama awak media dan ormas asli yang berdomisili di Kabupaten Muara Enim pada Jum’at (19/01/2021).
Pertemuan ini berlangsung di ruang Rapat Bapeda Pemda Muara Enim. Turut hadir mendampingi HNU Kabag Kesbangpol Drs Andi Wijaya dan Kepala Dinas Kominfo Ardian Arifanardi, AP, MSI.
Rudiansyah sebagai ketua DPC Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) di Muara Enim Raya, mengawali penyampaian usul dan pandangan “Kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar mengutamakan media lokal, khususnya media yang ada di Muara Enim ini,” ungkapnya yang dilanjutkan harapan senada oleh Doni (Doni Aceng_red).
Plh Bupati Muara Enim menerima dan mendukung usulan yang disampaikan tersebut, serta mengharapkan bekerja sama dengan media lokal yang berasal dari Bumi Serasan Sekundang.
“Kita akan mengutamakan media lokal dari pada media luar. Saya selalu akan meluangkan waktu untuk para insan pers di Muara Enim untuk bersosialisasi kepada saya, dan saya selalu siap menerima bila ada senggang waktu bertemu, tapi bila nanti saya tidak bisa bertemu berarti saya masih sibuk dan sudah keletihan,” tutup H. Nasrun Umar.
Pada waktu yang berlainan Doni Aceng menjabarkan maksud dan tujuan permohonan dan usulan kepada Plh Bupati Muara Enim tersebut. ” Media dan Ormas yang berbasis teritorial di Muara Enim dan menggunakan Sumber Daya Manusia asli putra daerah Muara Enim wajib dan harus diutamakan, dibandingkan dengan oknum Media dan Ormas yang lewat atau singgah di Muara Enim," ungkap Doni Aceng secara gamblang.
“Selama ini putra asli Muara Enim yang berprofesi sebagai jurnalis dan ormas selalu dikucilkan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim, akibatnya Profesi atas SDM Muara Enim terbelakang dan lemah daya saingnya, sedangkan mereka adalah pejuang-pejuang jurnalistik sesungguhnya untuk Muara Enim," bebernya.
Hal senada juga di sampaikan Sulthan DPP LSM Brantas yang meminta agar transparan kepada publik Muara Enim dalam hal anggaran publikasi.
“Kami para jurnalis profesional Muara Enim menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut berlaku di Kabupaten Muara Enim. Harapan terakhir kami kepada pemerintah daerah Muara Enim agar seluruh dana anggaran Pemda Muara Enim khususnya pada item Anggaran Publikasi dan pemberitaan diseluruh Stockholder SKPD Muara Enim yang termaktub dalam RAPBD Tahunan Kabupaten agar transparan dan akuntabel kepada publik Muara Enim”. Tutup nya.(Y2N)
0 Komentar