Prabumulih, LapartaNews - Program Pembangunan Perumahan Berbasis Komunitas (P2BK) bantuan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Prabumulih tentunya menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Pemerintah Kota Prabumulih. Sebab dengan bantuan itu banyak warga kurang mampu yang belum memiliki tempat tinggal layak huni kini merasakan langsung manfaat program tersebut.
Saat ini, sudah ada 223 orang yang tergabung dalam komunitas petugas kebersihan untuk mendapatkan bantuan P2BK tersebut. Nilai bantuan sebesar Rp 35 juta per unit rumah ini dibangun di wilayah Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara.
Saat ini Pemkot Prabumulih melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) juga tengah berupaya untuk mengajukan bantuan serupa yang diperuntukkan bagi komunitas tukang ojek dan pemulung. Bahkan pengajuan bantuan tersebut telah mendapat lampu hijau dari Dirjen Penyedian Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Kemen PUPR) sebanyak 120 unit.
Namun demikian, meski bangga dengan adanya tambahan bantuan tersebut Walikota Prabumulih Ir H Ridho Yahya MM mengaku khawatir jumlah pemulung di Kota Prabumulih akan bertambah banyak. Untuk itu ia menegaskan agar para komunitas pemulung tidak memanfaatkan keadaan demi mendapatkan program bantuan rumah layak huni dari pemerintah dengan mengajak sanak saudaranya untuk datang ke Kota Prabumulih bekerja sebagai pemulung.
Ridho mengaku tidak ingin image Kota Prabumulih dikenal sebagai kota pemulung. Mengingat banyaknya pemulung dadakan yang bermunculan di Kota Prabumulih yang ujung-ujungnya menjadi pengemis dan meminta-minta di pinggir jalan.
"Kita memiliki data jumlah komunitas pemulung dan komunitas lainnya di Kota Prabumulih. Jadi jangan sampai bantuan rumah layak huni ini dijadikan sebagai momen untuk mengajak orang lain ikut-ikutan bekerja sebagai pemulung," tegas Ridho Yahya saat menghadiri giat penyaluran sembako kepada komunitas pemulung, disabilitas, tukang pikul, tukang sol sepatu dan tukang becak di halaman Kantor BSB Cabang Prabumulih beberapa waktu lalu.
Walikota dua periode ini menuturkan, program bantuan rumah layak huni yang diberikan kepada para komunitas di Kota Prabumulih bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga yang kurang mampu. Dengan bantuan rumah layak huni ini diharapkan bisa mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Prabumulih. Sehingga dengan demikian angka kemiskinan pun juga ikut menurun.
"Mereka yang awalnya mengontrak atau tinggal di rumah yang tidak layak huni bisa lebih nyaman tinggal di rumah milik sendiri. Dengan kata lain mereka tidak perlu lagi memikirkan biaya untuk tempat tinggal. Sehingga penghasilan yang didapat dari profesi mereka itu bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha lain yang lebih berguna," bebernya.
Ridho menegaskan tidak akan memberikan peluang atau membuka pintu bagi pendatang yang datang ke Kota Prabumulih hanya untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Prabumulih. Bantuan tersebut diberikan benar-benar untuk warga Kota Prabumulih yang kondisi ekonominya lemah.
"Bantuan ini memang harus tepat sasaran. Kita tidak ingin Kota Prabumulih ini dikemudian hari di cap sebagai kota pengemis. Karena banyaknya jumlah warga pendatang yang kerjanya sebagai pemulung kemudian beralih menjadi pengemis di jalanan. Harusnya dengan adanya bantuan ini jumlah pemulung berkurang, bukannya malah bertambah banyak," pungkasnya. (LN 01)
0 Komentar