Efisiensi APBD disini dalam artian selama ini pembiayaan Jaminan Kesehatan warga miskin dan kurang mampu di Muba dicover oleh APBD, tetapi berkat upaya dan kerja keras yang dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta dimotori oleh Bappeda Kabupaten Muba, berhasil melakukan Pemercepatan Pemenuhan Kuota Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sehingga selanjutnya dicover APBN.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Muba-Ibnu Sa'ad, melalui Kepala Bidang Fakir Miskin-Mgs Syarif Toyib, Selasa, 17/05/'22 kepada awak media ini, via telepon mengatakan, Dinsos bekerjasama dengan tiga OPD Kabupaten Muba sebagaimana tersebut di atas, berhasil melakukan migrasi data warga dalam JKN KIS yang sebelum 3 bulan terakhir ini jaminan kesehatan biayanya dicover APBD Muba sekarang sudah dicover atau dibebankan ke APBN.
"Alhamdulillah, dari jumlah data yang sudah kita ajukan sudah masuk dalam JKN KIS ke BPJS. Sampai saat ini kami masih terus update data, insyaallah ke depannya kita sudah mencapai 382 ribu. Dua bulan lalu jumlah data yang berhasil dilakukan migrasi hampir 200 ribu, kini datanya sudah bertambah lagi 26 ribu, dengan demikian jumlah APBD yang bisa dihemat Pemkab Muba 100 milyar rupiah lebih atau bertambah 11 milyar rupiah lebih dibanding dua bulan lalu," ungkapnya.
Ditambahkannya, data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil tidak bisa diberikan bantuan, karena itu pihaknya bersama Disdukcapil bersinergi secara detail memasukkan kemudian mengusulkan data yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk bisa dicover.
Atas prestasi ini (Pemercepatan Pemenuhan Kuota PBI-JK) tahun 2022, pada tanggal 28 April Pemerintah melalui BPJS KC Palembang memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemkab Muba, sekaligus memberikan kesempatan Pemkab Muba c.q Kadinsos Muba-H.Ibnu Saad, sebagai Pemateri atau Nara Sumber dalam acara bertajuk : "Pertemuan Peningkatan UHC Melalui Pemenuhan Kuota PBI-JK Kabupaten/Kota Se-BPJS Kesehatan Cabang Palembang" bertempat di Herper Hotel Palembang, dihadiri OPD terkait dari 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel. (Ags)
0 Komentar